Ekosida: Ketika Kerusakan Alam Menjadi Bencana Kemanusiaan

# Ekosida: Ketika Kerusakan Alam Menjadi Bencana Kemanusiaan

Di tengah hiruk-pikuk pembangunan dan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, Indonesia tengah menghadapi krisis senyap yang perlahan namun pasti menggerus ruang hidup warganya. Istilah “ekosida”—perusakan lingkungan secara terstruktur, masif, dan sistematis—bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan realitas pahit yang dialami masyarakat dari ujung barat hingga timur Nusantara . Ketika ekosistem runtuh, dampaknya tidak pernah parsial; ia merembet ke segala sendi kehidupan, dari krisis air bersih hingga hilangnya nyawa dalam bencana hidrometeorologi.

## Runtuhnya Benteng Alam: Deforestasi dan Bencana yang Terencana

Data Yayasan KEHATI dalam Indonesia Environmental Outlook 2026 mengungkapkan fakta mencengangkan: dari 125,5 juta hektare kawasan hutan Indonesia, hanya 95 juta hektare yang benar-benar memiliki tutupan pohon. Lebih dari 30 juta hektare lainnya kini berstatus “hutan tanpa pohon”—terdegradasi menjadi semak belukar atau dikonversi menjadi perkebunan monokultur . Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 59 persen deforestasi terjadi di dalam wilayah konsesi izin usaha yang sah. Ini menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan sering kali bersifat terencana dan terfasilitasi oleh kebijakan negara .

Hutan bukan sekadar kumpulan pohon. Ia adalah sistem hidrologi kompleks yang bekerja seperti spons raksasa. Akar-akar tanaman menciptakan jalur bagi air untuk meresap ke dalam tanah, kanopi menahan derasnya hujan, dan serasah daun melindungi permukaan tanah dari erosi . Ketika hutan ditebang, kemampuan tanah untuk menyerap air runtuh. Akar yang mengikat tanah membusuk, bahan organik menipis, dan struktur spons tanah kolaps. Akibatnya, limpasan permukaan meningkat drastis, dan sungai yang semula tenang berubah menjadi arus ganas saat hujan turun .

Bencana banjir bandang yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada November 2025 menjadi bukti paling anyar dan mematikan dari runtuhnya benteng alam ini. Badai Siklon Tropis Senyar memang membawa hujan ekstrem, tetapi kerusakan ekosistem hulu-lah yang mengubah fenomena cuaca biasa menjadi tragedi kemanusiaan yang menelan ratusan jiwa . Di Tapanuli, deforestasi seluas 72.938 hektar di Ekosistem Batang Toru akibat operasi 18 perusahaan telah menghilangkan kemampuan alam meredam curah hujan tinggi . Di Padang, hilangnya 152 hektare hutan di hulu Batang Kuranji dan Batang Aie Dingin membuat sungai-sungai itu berubah “galak” dengan debit yang melonjak tak terkendali .

## Industri dan Ekspansi Lahan: Menciptakan Padang Pasir Ekologis

Konversi hutan menjadi perkebunan monokultur, terutama kelapa sawit, membawa masalah baru yang tak kalah serius. Ekosistem hutan yang kaya akan keanekaragaman hayati berganti menjadi hamparan tanaman sejenis yang miskin fungsi ekologis. Akar kelapa sawit tidak sepanjang dan sedalam akar pohon hutan, sehingga penyerapan air menurun drastis. Daunnya pun tidak mampu memperlambat kecepatan air hujan seperti dedaunan hutan tropis yang berlapis-lapis .

Guru Besar IPB, Herry Purnomo, menegaskan bahwa kemampuan hutan menginfiltrasi air hujan jauh di atas kebun sawit. Tanah hutan yang gembur, kaya bahan organik, dan dipenuhi jejaring akar mampu menyerap air dalam volume sangat besar, menekan aliran permukaan yang menjadi cikal bakal banjir . Sebaliknya, di kebun sawit, air terlihat jelas mengalir di permukaan tanah, membawa serta partikel tanah yang subur dan pada akhirnya menyumbat sungai di hilir.

Di pesisir utara Jawa, pembangunan kawasan industri justru menciptakan “ekosida” yang mengusir nelayan dari ruang hidupnya. Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Gresik, dengan reklamasi seluas 2.167 hektare, telah menyempitkan daerah tangkapan ikan secara drastis . Isharul Munir, nelayan sekaligus pelestari mangrove di Gresik, menyaksikan bagaimana jumlah nelayan di wilayahnya anjlok dari 100 orang menjadi hanya 30-an. Hasil tangkapan yang dulu bisa mencapai 100 kg per hari kini sulit mencapai 10-15 kg . Nelayan kecil tak mungkin berlayar jauh ke Laut Jawa dengan perahu mereka yang mungil; mereka terjepit antara kebutuhan mencari nafkah dan keterbatasan ruang.

Nasib serupa dialami Abdul Hamid, nelayan 67 tahun di Batang, Jawa Tengah. Kampungnya di Celong kini diapit oleh PLTU Batang dan KEK Industropolis Batang. Kapal-kapal besar yang lalu lalang membuatnya takut melaut. Ke barat berisiko tertabrak kapal PLTU, ke timur terhalang pembangunan pelabuhan. Ikan bagas, ikan kembung, dan udang yang dulu melimpah—pernah suatu ketika Hamid mendapat 80 kg udang—kini hanya tinggal kenangan .

## Bencana Ekologis di Pulau-Pulau Kecil: Tambang yang Menghapus Peradaban

Di Sulawesi Tenggara, Pulau Kabaena memberikan gambaran paling gamblang tentang bagaimana eksploitasi sumber daya alam dapat menghancurkan ekosistem sekaligus peradaban. Pertambangan nikel yang digemborkan untuk mendukung transisi energi justru mengganggu keseimbangan ekosistem pulau kecil yang rapuh. PT Arga Morini Indah dan PT Arga Morini Indotama telah membuka lahan seluas 661,9 hektar, sebagian besar di kawasan dengan kemiringan tinggi dan potensi erosi berat .

Dampaknya langsung terlihat: air laut yang semula biru jernih berubah menjadi merah kecoklatan akibat sedimentasi tambang. Produktivitas budidaya rumput laut merosot tajam, sumber pangan masyarakat berkurang, dan yang paling tragis, Suku Bajau—suku nomaden laut terakhir—dipaksa kehilangan budaya melaut mereka . Ekosisme laut Kabaena yang menjadi jalur migrasi penyu belimbing, satwa langka berstatus terancam punah, kini tercemar dan mengancam siklus kehidupan spesies purba tersebut.

Di daratan, monyet ekor panjang yang menurut data IUCN sudah terancam punah kian terdesak. Masyarakat Kokoe mengaku sudah jarang melihat monyet dalam 20 tahun terakhir . Padahal, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan tegas melarang aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil. Putusan Mahkamah Konstitusi pun telah mempertegas larangan tersebut, tetapi fakta di lapangan berkata lain .

## Krisis Iklim dan Masa Depan yang Suram

Pemanasan global memperburuk seluruh skenario di atas. Laporan UNESCO menyebutkan lautan memanas dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya . Gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida terus meningkat di atmosfer, mengubah pola iklim global. Hutan yang seharusnya menjadi penyerap karbon utama justru melepaskan emisi ketika dibabat. Global Forest Watch mencatat bahwa tingkat emisi dari hilangnya hutan tropis saat ini hampir 25 persen lebih tinggi daripada emisi Uni Eropa .

Di Amazon, penelitian menunjukkan bahwa setidaknya 80 persen pohon diperlukan untuk menjaga siklus hidrologi tetap berjalan. Saat ini, hampir 17 persen hutan Amazon telah hilang dan berada di titik kritis. Deforestasi di sana mengurangi curah hujan sekitar 10 persen setiap tahun . Indonesia menghadapi risiko serupa. Ketika hutan di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) gundul, pengisian air tanah menurun, aliran permukaan meningkat, dan di musim kemarau, kekeringan pun melanda.

## Menuju Pemulihan: Jalan Keluar dari Lingkaran Setan

Direktur Eksekutif Walhi, Dwi Sawung, menegaskan bahwa pemerintah harus menghentikan pembabatan hutan di seluruh wilayah Indonesia jika tak ingin bencana alam terus berulang . Moratorium izin industri ekstraktif di wilayah rawan bencana dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan menjadi keniscayaan. Rehabilitasi lahan kritis dan reforestasi di area tangkapan air strategis harus dilakukan secara masif .

Adaptasi berbasis ekosistem, mulai dari reforestasi hingga penanaman vegetasi di bantaran sungai, harus berjalan sejajar dengan solusi rekayasa seperti pembangunan tanggul dan bendungan . Jika kita hanya bereaksi terhadap bencana tanpa memulihkan penyangga ekologisnya, banjir di masa depan akan semakin besar dan semakin mematikan. Cuaca ekstrem sulit dicegah, tetapi kita bisa meredam dampaknya mulai dari memulihkan hutan dan memperbaiki kondisi tanah tempat kita berpijak .

Pada akhirnya, kerusakan ekosistem bukan sekadar persoalan lingkungan hidup. Ia adalah persoalan kemanusiaan, keadilan antargenerasi, dan keberlanjutan peradaban. Ketika nelayan kehilangan mata pencaharian, ketika petani gagal panen karena banjir, ketika suku nomaden laut kehilangan budayanya, kita sedang menyaksikan runtuhnya rumah bersama. Satu juta spesies terancam punah, dan manusia—dengan segala keserakahannya—tidak akan luput dari risiko yang sama . Saatnya menghentikan dosa ekologis sebelum alam berhenti memberi kita kesempatan kedua.